Kabupaten Gianyar, yang dikenal sebagai pusat seni dan budaya Bali, ternyata menyimpan konflik agraria yang tajam berupa isu Tanah Sengketa. Pertarungan memperebutkan hak milik atas lahan pertanian yang subur sering kali berujung pada pertikaian fisik yang melibatkan keluarga, antarwarga desa, hingga organisasi kemasyarakatan tertentu. Nilai lahan yang terus melambung seiring dengan ekspansi pariwisata membuat sejengkal tanah di Gianyar bisa menjadi pemicu pertumpahan darah jika tidak dikelola dengan administrasi pertanahan yang transparan dan adil bagi para petani penggarap.
Fenomena Tanah Sengketa ini biasanya berawal dari ketidakjelasan sertifikasi lahan peninggalan leluhur atau perubahan status tanah adat yang dilakukan secara sepihak. Banyak petani yang sudah menggarap lahan secara turun-temurun tiba-tiba diusir karena tanah tersebut diklaim oleh pihak luar yang memiliki dokumen hukum lebih kuat di atas kertas. Ketegangan ini sering kali memuncak saat proses eksekusi lahan dilakukan oleh pihak berwajib, di mana perlawanan dari warga sering kali berujung pada kericuhan. Darah yang tumpah di atas lahan tani menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga keadilan bagi mereka yang hidup dari hasil bumi.
Selain faktor administrasi, masalah Tanah Sengketa di Gianyar juga dipicu oleh masuknya investor yang ingin mengubah lahan sawah produktif menjadi vila atau resor mewah. Proses pelepasan hak atas tanah sering kali dilakukan melalui intimidasi atau tipu daya oknum calo tanah yang merugikan petani kecil. Akibatnya, hubungan harmonis antarwarga yang selama ini dijaga melalui sistem Subak menjadi retak akibat perebutan kepentingan ekonomi yang egois. Konflik horizontal ini sangat sulit dipadamkan jika hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul terhadap pemilik modal yang lapar lahan.
Pemerintah daerah dan pihak kepolisian terus berupaya melakukan mediasi untuk meredam dampak dari Tanah Sengketa agar tidak meluas menjadi konflik antaradat yang lebih besar. Penguatan lembaga adat dan peningkatan literasi hukum bagi para petani sangat diperlukan agar mereka mampu mempertahankan haknya secara sah. Program sertifikasi tanah massal (PTSL) memang membantu, namun harus dibarengi dengan kejujuran para aparat di tingkat desa guna menghindari munculnya sertifikat ganda yang justru akan memperkeruh suasana di masa depan. Keadilan agraria harus ditegakkan demi menjaga kelestarian budaya tani di Bali.