Kemiskinan adalah masalah multidimensional yang kompleks, dan di banyak negara, mayoritas penduduk miskin berada di sektor pertanian. Oleh karena itu, mengatasi kemiskinan memerlukan pendekatan holistik, di mana faksi politik memiliki peran krusial dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pertanian yang pro-rakyat. Faksi politik, sebagai representasi suara rakyat di lembaga legislatif maupun eksekutif, memegang kunci dalam mendesain kerangka kerja yang dapat mengangkat taraf hidup petani dan pada akhirnya mengatasi kemiskinan secara struktural.
Salah satu peran krusial faksi politik dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui advokasi kebijakan lahan dan reforma agraria. Banyak petani miskin tidak memiliki akses yang cukup terhadap lahan atau kepastian hukum atas tanah yang mereka garap, membuat mereka rentan. Faksi politik dapat mendorong percepatan program reforma agraria, distribusi lahan yang adil, dan sertifikasi tanah bagi petani kecil. Dengan kepastian hak atas tanah, petani memiliki modal dasar untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Sebuah laporan dari Badan Pertanahan Nasional pada Mei 2025 menunjukkan bahwa program sertifikasi lahan telah meningkatkan akses petani terhadap kredit pertanian hingga 30%.
Selain itu, faksi politik juga memiliki peran penting dalam mengawal alokasi anggaran yang berpihak pada sektor pertanian. Mereka dapat memastikan bahwa dana publik dialokasikan secara memadai untuk pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi, jalan desa, gudang penyimpanan), subsidi pupuk dan benih berkualitas, serta program bantuan alat pertanian modern. Anggaran yang tepat sasaran akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka. Contohnya, salah satu faksi politik berhasil memperjuangkan peningkatan anggaran untuk pengembangan teknologi pascapanen pada APBN tahun 2025, yang diharapkan dapat mengurangi kerugian panen petani hingga 15%.
Kemudian, peran krusial faksi politik juga terletak pada pemberdayaan petani melalui regulasi dan program. Ini termasuk menciptakan undang-undang yang melindungi petani dari praktik kartel atau tengkulak yang merugikan, serta mendukung pembentukan dan penguatan koperasi petani. Faksi politik dapat mendorong program pelatihan keterampilan bagi petani, akses ke informasi pasar, dan fasilitasi penjualan produk melalui platform digital. Dengan demikian, petani tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga pelaku ekonomi yang berdaya saing.
Pada akhirnya, mengatasi kemiskinan di sektor pertanian sangat bergantung pada komitmen dan aksi nyata dari faksi politik. Melalui kebijakan yang inklusif, alokasi anggaran yang strategis, dan program pemberdayaan yang terarah, mereka dapat menciptakan ekosistem yang mendukung petani, meningkatkan produktivitas pertanian, dan secara signifikan mengurangi angka kemiskinan di pedesaan. Ini adalah investasi vital untuk pembangunan bangsa yang adil dan berkelanjutan.