Pada tahun 2025, Bantuan Pertanian tetap menjadi instrumen vital dalam kebijakan pembangunan agraria di Indonesia. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya tantangan sektor pertanian, mulai dari perubahan iklim hingga fluktuasi harga global, pertanyaan mengenai efektivitas dan keberlanjutan program Bantuan petani menjadi sangat relevan. Untuk memastikan bahwa investasi besar ini benar-benar memberikan dampak maksimal dan jangka panjang, pentingnya audit manfaat serta fokus pada keberlanjutan tidak bisa ditawar lagi.
Audit manfaat dalam konteks Bantuan Pertanian berarti melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak riil program terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan nasional. Ini melampaui sekadar jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga mengukur apakah bantuan tersebut telah mendorong petani untuk mengadopsi praktik yang lebih efisien, berinovasi, atau meningkatkan kualitas hasil panen. Sebuah laporan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada bulan Mei 2025, misalnya, mengidentifikasi bahwa beberapa skema bantuan pupuk belum sepenuhnya mendorong petani untuk beralih ke praktik petani organik yang lebih lestari, melainkan hanya berfokus pada peningkatan hasil sesaat.
Fokus pada keberlanjutan dalam Bantuan Pertanian berarti memastikan bahwa program tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas dan resiliensi petani untuk masa depan. Ini mencakup investasi pada pendidikan dan pelatihan, dukungan untuk teknologi ramah lingkungan, serta fasilitasi akses pasar yang adil. Pada rapat koordinasi Kementerian Pertanian dengan perwakilan petani pada hari Selasa, 10 Juni 2025, di sebuah pusat pelatihan di Jawa Timur, disepakati bahwa keberlanjutan harus menjadi kriteria utama dalam setiap perumusan program bantuan baru.
Selain itu, transparansi dalam penyaluran Bantuan Pertanian juga menjadi kunci. Sistem pendataan yang akurat dan digitalisasi proses penyaluran dapat meminimalkan potensi penyelewengan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Sebuah studi independen yang dilakukan oleh Konsorsium Peduli Petani pada bulan April 2025 menemukan bahwa implementasi blockchain dalam distribusi benih bersubsidi di satu provinsi percontohan mampu meningkatkan akurasi penyaluran hingga 95%. Dengan demikian, audit manfaat yang komprehensif dan fokus pada aspek keberlanjutan akan membentuk masa depan Bantuan Pertanian yang lebih efektif, adil, dan mampu menciptakan sektor agrikultur Indonesia yang tangguh dan mandiri.