Potret buram di sektor agraris wilayah Gianyar kini terungkap melalui nasib ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya sebagai Buruh Tani di lahan-lahan milik pengusaha besar tanpa adanya jaminan kesejahteraan yang jelas. Mereka bekerja di bawah terik matahari selama belasan jam hanya untuk mendapatkan upah harian yang sangat minim, sering kali jauh di bawah standar kelayakan hidup di Bali. Praktik kerja yang bersifat informal ini membuat mereka rentan mengalami eksploitasi, karena tidak adanya ikatan kontrak tertulis yang mampu melindungi hak-hak dasar mereka sebagai pekerja yang ikut berkontribusi besar dalam menjaga pasokan pangan daerah.
Ketiadaan jaminan sosial dan asuransi kecelakaan kerja menjadi beban tambahan bagi seorang Buruh Tani yang setiap harinya harus berhadapan dengan risiko kesehatan, mulai dari paparan pestisida kimia hingga ancaman gigitan hewan berbisa di sawah. Jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan saat bertugas, beban pengobatan sepenuhnya ditanggung oleh kantong pribadi yang sudah sangat tipis, tanpa ada kompensasi sedikit pun dari pemilik lahan atau pengelola perkebunan. Hal ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, di mana keringat mereka diperas demi keuntungan bisnis agrowisata yang besar, namun hidup mereka tetap terhimpit oleh ketidakpastian ekonomi setiap musimnya.
Aktivis hak asasi manusia dan serikat pekerja mendesak pemerintah provinsi untuk segera menerbitkan regulasi yang memberikan status perlindungan bagi Buruh Tani agar mereka mendapatkan pengakuan hukum yang setara dengan buruh di sektor industri. Pendataan yang akurat mengenai jumlah pekerja lepas di sektor pertanian sangat diperlukan guna mempermudah distribusi bantuan sosial dan akses jaminan kesehatan nasional bagi keluarga mereka. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, para pekerja ini akan terus berada dalam bayang-bayang kesewenang-wenangan pemilik modal yang hanya mementingkan efisiensi biaya produksi tanpa menghargai nilai kemanusiaan dari para pekerja di lapangan.
Dampak sosial dari pengabaian ini adalah semakin rendahnya minat generasi muda untuk meneruskan profesi sebagai Buruh Tani, yang pada akhirnya akan memicu krisis tenaga kerja di sektor pertanian Bali di masa mendatang. Pemuda desa lebih memilih bekerja sebagai buruh kasar di sektor pariwisata yang meskipun berat, setidaknya memiliki kejelasan sistem penggajian dibandingkan bekerja di sawah yang penuh risiko tanpa perlindungan. Oleh karena itu, memperbaiki sistem pengupahan dan memberikan jaminan keamanan kerja di sektor pertanian adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar lagi demi menjaga keberlangsungan sektor agraris yang menjadi jati diri masyarakat pulau dewata.